HALUT, KilatFakta.com || Di bawah rembulan yang sama, Desa Kedi (Medo) LP1 RT/RW:001/001, Kecamatan Loloda Selatan, kembali merintih diterjang pasang surut. Sebuah ironi pahit di mana janji-janji manis pemerintah hanya menjadi bayangan di tengah nestapa yang tak berkesudahan. Pada Rabu, 10 Oktober, pukul 21:50 WIT, kejadian yang berulang ini semakin menambah beban penderitaan masyarakat setempat, sementara perhatian serius dari pemerintah seolah tak kunjung datang; (24/10).
Peristiwa Berulang: Janji yang Tak Pernah Ditepati
Warga Desa Kedi mencatat bahwa kejadian ini merupakan pengulangan dari bencana serupa yang pernah terjadi pada bulan April lalu, meskipun saat itu terjadi pada siang hari. Ketinggian air yang mencapai 20-30 cm mungkin tampak tidak berbahaya, namun secara perlahan mengancam keselamatan dan kenyamanan warga.
Kekecewaan Mendalam Masyarakat Desa Kedi
Adrian Harun Bomboia, seorang warga Desa Kedi, mengungkapkan kekecewaan mendalam atas minimnya realisasi upaya penanggulangan dari pemerintah. Pergantian kepemimpinan dari tingkat Kepala Desa, Camat, Bupati, anggota DPR, hingga Presiden, seolah tidak membawa perubahan berarti bagi penanganan masalah pasang surut ini.
“Dari tahun ke tahun, pergantian Kepala Desa, Camat, Bupati, DPR hingga presiden, tidak ada realisasi untuk mengatasi masalah ‘pasang surut tersebut’. Secara pribadi, bahkan masyarakat setempat, kami kecewa dengan kesibukan pemerintah yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat. (Pemerintah Sibuk-sibuk, ending-nya Nihil),” ujar Adrian.
Kunjungan Bupati: Sekadar ‘PHP’ yang Mengecewakan
Adrian juga mengenang kritik yang sempat ia sampaikan melalui media sosial Facebook pada 1 April 2025, saat pasang surut sebelumnya terjadi. Kunjungan Bupati Halmahera Utara, “Jems Uang,” pada peristiwa di bulan April tersebut, menjadi sorotan utama.
Menurutnya, kunjungan Bupati saat itu dinilai hanya bersifat PHP (Pemberi Harapan Palsu). “Hari-hari selanjutnya hanyalah bayangan dan hingga kini, tidak ada itikad baik ataupun solusi untuk mengatasi terjadinya pasang surut di kemudian hari,” imbuhnya.
Peran BPBD Diharapkan Lebih Optimal
Adrian juga menyoroti peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dinilai kurang responsif terhadap kondisi ini. Ia menekankan pentingnya kerja sama yang konkret antara pemerintah desa dan BPBD untuk mencari solusi preventif, seperti penyediaan infrastruktur yang memadai, misalnya saluran drainase.
Kekhawatiran terbesar warga saat ini adalah ancaman ganda: pasang surut yang terjadi bersamaan dengan cuaca buruk, khususnya hujan deras, yang dapat meningkatkan risiko bahaya bagi keselamatan masyarakat.
Permintaan Warga: Bukti Nyata, Bukan Sekadar Dokumentasi
Menutup pernyataannya, Adrian Harun Bomboia menyampaikan harapan tegas dari masyarakat kepada pemerintah daerah.
“Saya secara pribadi, meminta agar pemerintah, jangan hanya sekadar berkunjung dan mengambil dokumentasi saja, melainkan bukti nyata bahwa kedatangan kami kali ini bukan hanya untuk berkunjung, melainkan dengan membawa sejumlah material untuk pembangunan tembok pelindung. Itu yang kami harapkan,” tutupnya dengan nada penuh harap.
Hingga berita ini diturunkan, tidak ada laporan mengenai korban jiwa. Namun, masyarakat mendesak agar pemerintah segera merespons cepat demi keselamatan masyarakat dan lingkungan. Mereka berharap agar pemerintah tidak lagi mengabaikan penderitaan mereka dan segera memberikan solusi yang nyata dan berkelanjutan.
**(Team/Red)**
